ASAS – ASAS BERDASARKAN UU KETENAGAKERJAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
    Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum perlu mendapatkan perhatian yang seksama dari manajemen. Semakin tinggi kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum, maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk selalu dilindungi oleh hukum. Dalam masyarakat semacam itu, setiap orang menginginkan setiap aktivitas dan/atau permasalahan yang mereka hadapi harus mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat semena-mena memperlakukan karyawan/pekerja perusahaan. Sebagai karyawan, mereka dapat menuntut manajemen perusahaan jika diperlakukan tidak adil/diskriminatif.
     Oleh karena itu, untuk menghindari munculnya gugatan-gugatan yang dilakukan oleh karyawan atau calon karyawan (yang tentu saja akan mengganggu kelancaran usaha perusahaan), hal terbaik yang harus dilakukan oleh organisasi, khususnya manajer sumber daya manusia adalah membuat kebijakan dan/atau prosedur yang tunduk dan mengikuti peraturan perundangan yang ada. Di Indonesia ada banyak peraturan perundang-undangan yang harus dirujuk oleh para pengusaha dalam pembuatan kebijakan berkaitan dengan pengelolaan karyawan ataupun calon karyawan, menyangkut hal-hal baik pada saat pengadaan karyawan, pemekerjaan dan pemberian kesejahteraan, maupun pemutusan hubungan kerja atau pemensiunan.
Ketenagakerjaan pada awalnya merupakan bidang yang berada dalam ruang lingkup hukum privat. Namun karena ketenagakerjaan dianggap menjadi bidang yang penting untuk diatur secara langsung oleh negara. Maka negara turun tangan langsung dengan membuat regulasi yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Sehingga, ketenagakerjaan tidak lagi bagian dari hukum privat tetapi menjadi bagian dari hukum publik. Alasan lain mengapa langkah ini dilakukan oleh negara adalah karena banyaknya kasus yang menjadikan Tenaga Kerja Indonesia dalam maupun luar negeri menjadi korban dan kurang mendapat perlindungan. Pembuatan regulasi yang mengatur secara khusus ketenagakerjaan dituangkan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
     Dengan berbagai masalah yang timbul dalam ketenagakerjaan baik sebelum dan sesudah regulasi ketenagakerjaan lahir. Perlu diketahui bagaimana tingkat penerimaan masyarakat serta pemahaman masyarakat atas lahirnya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu juga masih perlu dipertanyakan bagaimana tingkat perlindungan yang diberikan oleh UU Ketenagakerjaan kepada pekerja ataupun pengusaha. Tujuan dari regulasi tersebut juga perlu di identifikasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.
1.2. Permasalahan
  •  Apa yang dimaksud dengan hubungan ketenagakerjaan ?
  • Apa pengertian ketenagakerjaan, tenaga kerja, pekerja menurut uu No. 13 2003 ?
  • Apa tujuan mempelajari hubungan ketenagakerjaan ?
1.3. Tujuan
  •  Memahami pengertian hubungan ketenagakerjaan.
  • Memahami pengertian ketenagakerjaan, tenaga kerja, pekerja menurut uu No. 13 2003.
  • Mengetahui tujuan mempelajari hubungan ketenagakerjaan.
1.4. Manfaat Penulisan
  •  Memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  • Dengan berbagai masalah yang telah terjadi sebelum lahirnya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sebagian bisa teratasi setelah lahirnya regulasi tersebut. Namun setelah lahirnya UU tersebut tidak menutup kemungkinan lahirnya masalah baru terkait dengan ketenagakerjaan.
  • Masih kurangnya tingkat perlindungan terhadap pekerja/buruh dalam hubungan kerjanya dengan pengusaha yang memperkerjakannya. Masalah tersebut adalah dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diatur secara khusus dalam penyelesaiannya.
BAB II
PEMBAHASAN
 2.1. Pengertian Hubungan Ketenagakerjaan
    Hubungan Ketenagakerjaan (Labor Relations) merupakan hubungan yang terus-menerus antara kelompok karyawan tertentu (diwakili oleh serikat atau asosiasi pekerja) dengan pengusaha (Ivancevich, 1992). Hubungan tersebut meliputi negosiasi kontrak/perjanjian secara tertulis berkaitan dengan upah, jam kerja, dan kondisi kerja lainnya serta interpretasi dan administrasi dari kontrak atau perjanjian tersebut selama periode waktu yang diperjanjikan.
      Di Indonesia, istilah hubungan ketenagakerjaan sejak tahun 1974 diganti dengan istilah Hubungan Industrial Pancasila. Menurut Simanjuntak (1985), hubungan industrial merupakan keseluruhan hubungan kerjasama antara semua pihak (pengusaha, karyawan, pemerintah dan masyarakat) yang tersangkut dalam proses produksi di suatu perusahaan. Pengusaha memiliki kepentingan atas kelangsungan dan keberhasilan perusahaan karena ingin mencapai keuntungan yang sepadan dengan modal yang diinvestasikan. Karyawan dan serikat pekerja memiliki kepentingan terhadap perusahaan, yaitu sebagai sumber penghasilan dan penghidupan. Pemerintah dan masyarakat memiliki kepentingan terhadap perusahaan, karena sekecil apa pun perusahaan adalah merupakan bagian dari kekuatan ekonomi nasional yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
         Dengan adanya berbagai kepentingan berbagai pihak di atas, dan juga adanya keterlibatan mereka dalam proses produksi maka muncullah apa yang disebut “hubungan”, yaitu hubungan antar pengusaha, karyawan atau serikat pekerja, pemerintah maupun masyarakat. Dengan mengacu kepada pendapat Simanjuntak (1985) di atas maka dalam tutorial ini istilah hubungan ketenagakerjaan (Labor Relation) sama dengan hubungan industrial, karena kedua istilah tersebut mencakup pembahasan mengenai kondisi dan syarat-syarat kerja di tempat kerja. Salah satu bentuk hubungan ketenagakerjaan adalah hubungan kerja.
2.2. Pengertian ketenagakerjaan, tenaga kerja, pekerja menurut uu No. 13 2003
  • Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
  • Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
  • Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2.3. Tujuan mempelajari hubungan ketenagakerjaan
   Tujuan mempelajari hubungan ketenagakerjaan Jika diidentifikasi tujuan dari UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka dalam regulasi itu sendiri terdapat 4 (empat) tujuan yang disebutkan pada Pasal 4 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :
  • Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
  • Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
  • Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
  • Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
       Karena bidang ketenegakerjaan dianggap penting dan menyangkut kepentingan umum. Maka pemeritah mengaihkannya dari hukum privat menjadi hukum publik. Alasan lain adalah banyaknya masalah ketenagakerjaan yang terjadi baik dalam maupun luar negeri. Salah satu contoh adalah banyak kasus yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menyangkut penggunaan tenaga kerja asing. Setiap putusan badan peradilan PHI akan menjadi evaluasi untuk kepentingan di bidang ketenagakerjaan.
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
  • Hubungan Ketenagakerjaan (Labor Relations) merupakan hubungan yang terus-menerus antara kelompok karyawan tertentu (diwakili oleh serikat atau asosiasi pekerja) dengan pengusaha (Ivancevich, 1992). Hubungan tersebut meliputi negosiasi kontrak/perjanjian secara tertulis berkaitan dengan upah, jam kerja, dan kondisi kerja lainnya serta interpretasi dan administrasi dari kontrak atau perjanjian tersebut selama periode waktu yang diperjanjikan.
  • Tujuan mempelajari hubungan ketenagakerjaan Jika diidentifikasi tujuan dari UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka dalam regulasi itu sendiri terdapat 4 (empat) tujuan yang disebutkan pada Pasal 4 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :
  1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
  2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
  3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
  4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
3.2. Saran
  • Peran serta berbagi kalangan masyarakat dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan. Karena dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan secara nasional tidak hanya menjadi bagian dari pemerintah tetapi juga kalangan masyarakat pada umumnya. Masyarakat pada umumnya dalam hal ini tidak hanya kalangan pekerja/buruh atau para pengusaha. Namun juga masyarakat lain yang berada diluar pekerja/buruh dan pengusaha.
  • Pemerintah dapat membuat peraturan atau kebijakan dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Tetapi ketika dalam penegakannya dan penerapannya dalam masyarakat tidak adanya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik dalam ketenagakerjaan.

PERJUANGAN TAK PASTI


Teriknya mentari menyentuh kalbu
Tak terasa angin merambah rasa
Hanya terasa peluh merambah jiwa

Ku coba melangkah ke sana
Tak jua ku temukan suatu hal
Ku langkahkan kembali kakiku
Tapi ku masih tak temukan sesuatu itu

Saat ku berhenti tuk bersandar
Ku memohon dan berserah
Apa aku di beri sebuah peluang
Tuk bisa hidup nyaman

Oh tuhan…….
Perjuangan ini sungguh meresahkan
Perjuangan ini sungguh membingungkan
Perjuangan ini tak menemukan jalan

Kaki tak kuat untuk melangkah
Jiwa tak kuat untuk bangun
Hati tak sanggup untuk merasa
Otak tak bisa untuk berfikir

Hidupku……….
Kenapa kau ditakdirkan seperti ini
Hanya berharap dari perjuangan yang tak pasti
Hidup ini terasa sangat membingungkan

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KARYAWAN DI PT. UNILEVER INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
      Pelatihan dan pengembangan sering kita dengar dalam dunia kerja di perusahaan, organisasi, lembaga, atau bahkan dalam instansi kesehatan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pelatihan dan pengembangan sangat penting bagi tenaga kerja untuk bekerja lebih menguasai dan lebih baik terhadap pekerjaan yang dijabat atau akan dijabat kedepan. Tidak terlalu jauh dalam instansi kesehatan, pelatihan dan pengembangan sering dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja para tenaga kesehatan yang dianggap belum mampu untuk mengemban pekerjaannya karena faktor perkembangan kebutuhan masyarakat dalarn kesehatan.
Secara deskripsi tertentu potensi para pekerja mungkin sudah memenuhi syarat administrasi pada pekerjaannya, tapi secara aktual para pekerja harus mengikuti atau mengimbangi perkembangan dunia sesuai dengan tugas yang dijabat atau yang akan dijabatnya. Hal ini yang mendorong pihak instansi untuk memfasilitasi pelatihan dan pengembangan karir para tenaga kerja guna mendapatkan hasil kinerja yang baik, efektif dan efisien.
PT Unilever Indonesia Tbk (perusahaan) didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Zeepfabrieken N.V. Lever dengan akta No. 33 yang dibuat oleh Tn.A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia. Akta ini disetujui oleh Gubernur Jenderal van Negerlandsch-Indie dengan surat No. 14 pada tanggal 16 Desember 1933, terdaftar di Raad van Justitie di Batavia dengan No. 302 pada tanggal 22 Desember 1933 dan diumumkan dalam Javasche Courant pada tanggal 9 Januari 1934 Tambahan No. 3.
   Pelatihan dan pengembangan karyawan pada sebuah perusahaan sangat mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Dengan melalui pelatihan dan pengembangan, tenaga kerja akan mampu mengerjakan, meningkatkan, mengembangkan pekerjaannya.
1.2. Permasalahan
  • Pelatihan dan Pengembangan
  • Pelatihan
  • Pengembangan
  • Sejarah PT. Unilever Indonesia
  • Pelatihan dan Pengembangan di PT Unilever Indonesia
1.3. Tujuan
  • Memahami pengertian dari Pelatihan dan Pengembangan
  • Memahami Pelatihan dan Pengembangan karyawan di PT. Unilever Indonesia
 
 
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pelatihan dan Pengembangan
2.1.1 Pelatihan
A. Willian G. Scott
“Training in the behavioral is an activity of line and staff which he has its goal executive developement to achieve greater individual job effectiveness, improved interpersonal relationships in the organization, and ennhanced executive adjustment to the context of his total environment”.
Pelatihan dalam ilmu pengetahuan perilaku adalah suatu kegiatan  yang bertujuan untuk mengembangkan pemimpin untuk mencapai efektivitas pekerjaan perorangan yang lebih besar, hubungan antara pribadi dalam dalam organisasi yang lebih baik dan menyesuaikan pemimpin kepada konteks seluruh lingkungannya.
B. John H. Proctor and william M. Thronton
“Trainning is the intentional act of providing means for learning to take place.”
Pelatihan adalah tindakan yang disengaja memberikan alat agar pembelajaran dapat dilaksanakan.
1. Intruksi Presiden No. 15 tahun 1974
Pelatihan adalah bagian dari pendidikan menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan ketrampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktik dari pada teori.
2. SK Menpan No. 01/kep/M.Pan/2001
Di lingkungan PNS, yang dimaksud pelatihan adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktek daripada teori yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan menggunakan pendekatan pelatihan untuk orang dewasa dan bertujuan meningkatkan dalam satu atau berbagai jenis kerampilan.
Dari berbagai pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pelatihan adalah suatu kegiatan mempelajari kemampuan dan pengetahuan dalam bidang tertentu yang dengan sengaja diberikan melalui prosedur sistematis dan terorganisir untuk mencapai kerja yang efektif.
2.1.2 Pengembangan
A. Menurut H.Malayu.S.P Hasibuan
Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan.
B. Menurut Andrew F. Sikula dalam buku Hasibuan (2009)
“Development, in reference to staffing and personnel matters, is a long term educational process utilizing a systematic and organized procedured by which managerial personnel learn conceptual and theoritical knowledge for general purposes.”
Pengembangan yang mengacu pada masalah staf dan personil adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi sehingga manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum.
Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah suatu usaha yang sistematis dan terorganisir yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan.
 
2.2.  Sejarah PT. Unilever Indonesia
     Sejak didirikan pada 5 Desember 1933 Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan terdepan untuk produk Home and Personal Care serta Foods & Ice Cream di Indonesia.Rangkaian Produk Unilever Indonesia mencangkup brand-brand ternama yang disukai di dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Walls, Blue Band, Royco, Bango, dan lain-lain. Selama ini, tujuan perusahaan kami tetap sama, dimana kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari; membuat pelanggan merasa nyaman, berpenampilan baik dan lebih menikmati kehidupan melalui brand dan jasa yang memberikan manfaat untuk mereka maupun orang lain; menginspirasi masyarakat untuk melakukan tindakan kecil setiap harinya yang bila digabungkan akan membuat perubahan besar bagi dunia; dan senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami untuk tumbuh sekaligus mengurangi dampak lingkungan.
       Saham perseroan pertamakali ditawarkan kepada masyarakat pada tahun 1981 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia seja 11 Januari 1982. Pada akhir tahun 2009, saham oerseroan menempati peringkat kketujuh kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia. Perseroan memiliki dua anak perusahaan : PT Anugrah Lever (dalam likuidasi), kepemilikan Perseroan sebesar 100% (sebelumnya adalah perusahaan patungan untuk pemasaran kecap) yang telah konsolidasi dan PT Technopia Lever, kepemilikan Perseroan sebesar 51%, bergerak di bidang distribusi ekspor, dan impor produk dengan merek Domestos Nomos. Bagi Unilever, sumber daya manusia adalah pusat dari seluruh aktivitas perseroan. Kami memberikan prioritas pada mereka dalam pengembangan profesionalisme, keseimbangan kehidupan, dan kemampuan mereka untuk berkontribusi pada perusahaan. Terdapat lebih dari 300 karyawan tersebar di seluruh nutrisi. Perseroan mengelola dan mengembangkan bisnis perseroan secara bertanggung jawab dan berkesinambungan. Nilai-nilai dan standar yang Perseroan terapkan terangkum dalam Prinsip Bisnis Kami. Perseroan juga membagi standar dan nilai-nilai tersebut dengan mitra usaha termasuk para pemasok dan distributor kami. Perseroan memiliki enam pabrik di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, dan dua pabrik di Kawasan Industri Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, dengan kantor pusat di Jakarta. Produk-produk Perseroan berjumlah sekitar 32.
 
2.3. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan di PT Unilever Indonesia
      Di Unilever, kesempatan untuk memperoleh posisi yang lebih baik dengan gaji yang lebih baik akan sangat tergantung pada performa kerja masing – masing karyawan. Unilever memiliki sistem reward yang sangat fair. Ini bercermin dari sistem reward yang diberikan kepada orang – orang yang memberikan kontribusi terbaiknya bagi perusahaan. Sementara orang yang underperformed (low-performer) akan memperoleh reward yang juga rendah. Sistem ini membuat setiap manajer di Unilever berusaha memberikan performa terbaiknya untuk mencapai target perusahaan. Proses performance management di Unilever berawal dari rapat Senior Group Directors (SGD). Dalam rapat ini dibahas proyeksi kinerja selama setahun ke depan, ditambah key performance indicator (KPI)-nya. Hasilnya akan dibawa ke perusahaan masing – masing, yang selanjutnya diturunkan lagi ke kepala divisi, selanjutnya ke kepala dan terakhir ke manajer. Kepada para kepala divisi ini, kepala departemen dan manajer akan diberikan individual performance plan yang harus dicapai plus KPI-nya. Tak hanya diberi target, karyawan juga rutin diberi coaching dan konseling antara atasan dan bawahan. Setelah memasuki masa penilaian, karyawan bersangkutan bisa menyanggah hasil penilaian atasan jika dirasa tidak sesuai. Semua hal tersebut memiliki form yang lengkap dan tersusun rapi.
      Rekrutmen merupakan perjalanan awal karier. Setelah calon pemimpin (Future Leaders) di Unilever ini direkrut, maka akan menjalani Unilever Development Program. Keberanian Unilever untuk menetapkan entry salary yang tinggi juga membuat Unilever dipilih dalam hal sistem remunerasi. Sistem remunerasi perusahaan ini juga dinilai sangat atraktif dan kompetitif, dan mampu memacu karyawan untuk maju dan berkembang. Dalam mengatasi permasalahan SDM dalam bidang pelatihan ini perusahaan unilever secara umum telah menyiapkan modul training yang berjumlah 2.188 modul yang telah dinaikan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.046 buah modul. Selain itu dari segi peningkatan jumlah pelatih internal juga naik dari 1.416 pelatih menjadi 1.575 pelatih. Dan peningkatan jumlah aktivitas training mencapai 12,705 training.
    Program pelatihan tersebut meliputi program pelatihan general skills, leadership skills, professional skills, dan sharing session. Dari masing-masing program pelatihan tersebut masih memuat beberapa program didalamnya secara mendetail dan khusus untuk membimbing dan melatih para karyawan untuk dapat mengembangkan keahlian dan untuk menyemangati para karyawan agar lebih termotivasi kembali didalam melakukan pekerjaannya. Perusahaan ini juga menggunakan lebih banyak media yang bersifat interaktif seperti Facebook, Twitter, dan Safety Portal di intranet Unilever Indonesia guna menjalin dialog dua-arah tentang berbagai masalah berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini dilakukan oleh PT unilever guna menjaga keselamatan dan kesehatan para karyawannya yang dianggap paling penting.
       General skills atau keahlian umum ini meliputi berbagai pelatihan keahlian secara umum yang diajarkan kepada para karyawan perusahaan PT. Unilever. Selain itu general skill ini juga digunakan untuk melatih danmemberikan training kepada seluruh karyawan perusahaan PT unilever Indonesia dalam mempraktekan keahlian umum mereka yang berkaitan dengan pekerjaan di perusahaan ini.
       Leadership skills atau yang sering disebut-sebut sebagai keahlian atau kemampuan kepemimpinan. Keahlian ini juga diajarkan dan dilatih oleh perusahaan PT unilever kepada para karyawannya agar memiliki tanggung jawab dan sikap sebagai seorang pemmpin sehingga dapat ikut mengarahkan dan mengoperasikan perusahaan sebagai layaknya pemimpin dalam masing-masing bidang pekerjaan mereka dalam perusahaan ini tanpa harus menunggu perintah dan bergantung dengan orang lain.
   Professional skills merupakan kemampuan individu yang menunjukan kemampuan profesionalnya dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya didalam perusahaan PT unilever. Perusahaan memberikan pelatihan ini agar seluruh karyawan perusahaan PT unilever dapat bekerja dan bertindak secara professional didalam menjalankan bidang pekerjaannya.
    Sharing session merupakan waktu dimana para karyawan akan dikumpulkan dan berbagi mengenai keluh kesah yang terjadi dikalangan pegawai yang berkaitan dengan pekerjaan mereka di perusahaan. Selain itu, para pemimpin atau psikolog perusahaan juga dapat memberikan motivasi dan penyemangat mereka pada sesi ini untuk ikut membangkitkan gairah serta semagat para karyawan dalam bekerja. Hal ini tentu saja penting untuk dilakukan mengingat semangat dan motivasi merupakan hal pokok yang menjadi dasar seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.
      Dengan adanya pelatihan atau training tersebut maka perusahaan telah ikut serta dalam mengembangkan karir para karyawannya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui program pelatihan dan pendidikan tersebut. Hal ini tentu saja akan menambah keahlian dan dapat membuka kesempatan berkarir yang lebih tinggi bagi para karyawannya. Sehingga hal ini perlu dilakukan oleh berbagai perusahaan yang ingin meningkatkan mutu sumber daya manusianya demi kemajuan perusahaan juga. Untuk pengembangan profesionalisme, Unilever memiliki learning programme yang komprehensif serta terus memupuk learning culture di perusahaan yang mendorong orang untuk dapat belajar berbagai hal di setiap kesempatan, baik melalui sesi-sesi resmi maupun tidak resmi dimana karyawan dapat saling sharing pengetahuan, pengalaman, kisah sukses maupun kegagalan untuk pembelajaran rekan-rekannya. Untuk mendorong work-life balance, Unilever menyediakan berbagai sarana seperti fasilitas gym, klub olahraga untuk karyawan,nursery roomdaycare centre menjelang Lebaran, aktivitas rohani dan social, dan lain-lain.
        Dengan mendorong karyawan untuk terus menerus mengembangkan diri serta mempertahankan work-life balance, perusahaan dapat mengembangkan dan mempertahankan SDM-SDM yang handal dan berkualitas, yang berperan utama dalam pengembangan bisnis. Setiap tahun manajemen Unilever Indonesia menargetkan pertumbuhan bisnis di Indonesia, yang disesuaikan dengan target yang ingin dicapai oleh Unilever secara global.
  
BAB III
PENUTUP
 
3.1. Kesimpulan
     Dengan adanya pelatihan atau training tersebut maka perusahaan telah ikut serta dalam mengembangkan karir para karyawannya baik secara langsung maupun tidak langsungmelalui program pelatihan dan pendidikan tersebut. Hal ini tentu saja akan menambah keahlian dan dapat membuka kesempatan berkarir yang lebih tinggi bagi para karyawannya. Sehingga hal ini perlu dilakukan oleh berbagai perusahaan yang ingin meningkatkan mutu sumber daya manusianya demi kemajuan perusahaan juga. Untuk pengembangan profesionalisme, Unilever memiliki learning programme yang komprehensif serta terus memupuk learning culture di perusahaan yang mendorong orang untuk dapat belajar berbagai hal di setiap kesempatan, baik melalui sesi-sesi resmi maupun tidak resmi dimana karyawan dapat saling sharing pengetahuan, pengalaman, kisah sukses maupun kegagalan untuk pembelajaran rekan-rekannya. Untuk mendorong work-life balance, Unilever menyediakan berbagai sarana seperti fasilitas gym, klub olahraga untuk karyawan,nursery roomdaycare centre menjelang Lebaran, aktivitas rohani dan social, dan lain-lain.
     Dengan mendorong karyawan untuk terus menerus mengembangkan diri serta mempertahankan work-life balance, perusahaan dapat mengembangkan dan mempertahankan SDM-SDM yang handal dan berkualitas, yang berperan utama dalam pengembangan bisnis. Setiap tahun manajemen Unilever Indonesia menargetkan pertumbuhan bisnis di Indonesia, yang disesuaikan dengan target yang ingin dicapai oleh Unilever secara global.
3.2. Saran
    Dengan adanya pelatihan dan pengembangan karyawan tentu saja akan menambah keahlian dan dapat membuka kesempatan berkarir yang lebih tinggi bagi para karyawannya. Sehingga hal ini perlu dilakukan oleh berbagai perusahaan yang ingin meningkatkan mutu sumber daya manusianya demi kemajuan perusahaan juga.
 
 
 

THAHARAH

BAB I
PENDAHULUAN
 1.1. Latar Belakang
        Shalat merupakan rukun islam yang kedua setelah manusia mengucapkan dua kalimat Syahadat, dari kelima rukun islam tersebut, yang harus dilakukan oleh manusia setiap hari adalah Shalat. Seperti yang dikatakan Rasulullah bahwa Shalat merupakan tiang agama, berarti apabila kita lalai menjalankan sholat satu kali pun, kita bisa meninggalkan ajaran agama kita, dan itu kita berarti melanggar ajaran agama. Melanggar suatu apapun itu merupakan perbuatan dosa, apalagi melanggar ajaran-ajaran agama kita. Sesibuki apapun kita, kita harus melaksanakan sholat, apabila kita meninggalkannya maka sholatnya harus di Qadha’ atau dibayar pada hari yang lainnya. Dan apabila kita melakukan suatu perjalanan yang jauh, maka sholatnya harus di Jama’, dengan sholat jama’ dapat meringankan perjalanan kita karena dilakukan dengan masing-masing dua rakaat.Thaharah merupakan miftah (alat pembuka) pintu untuk memasuki ibadah shalat. Tanpa thaharah pintu tersebut tidak akan terbuka. artinya tanpa thaharah, ibadah shalat, baik yang fardhu maupun yang sunnah, tidak sah.

     Dalam Al-Qur’an maupun Hadits banyak sekali penjelasan-penjelasan maupun perintah-perintah, agar umat islam senantiasa bersih dan suci. adapun dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya Thaharah dalam Islam adalah sebagai berikut:
            Pengertian Thaharah”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
1.2. Permasalahan
  • Thaharah
  • Makna Thaharah
  • Pembagian Thaharah
  • Definisi Hadats dan Najis
  • Berwudhu’
  • Fardhu Wudhu’
  • Sunnah Wudhu’
  • Tata Cara Wudhu’
  • Pembatal Wudhu’
  • Mandi Wajib
  • Pengertian Mandi Wajib (Al-Ghuslu)
  • Beberapa Hal yang Mewajibkan untuk Mandi (al ghuslu)
  • Rukun Mandi
  • Tata Cara Mandi yang Sempurna
  • Tayammum
  • Pengertian Tayammum
  • Alat untuk Tayammum
  • Keadaan yang  Membolehkan Tayammum
  • Tata Cara Tayammum
  • Pembatal Tayammum
1.3. Tujuan
  • Mengetahui pengertian Thaharah
  • Mengetahui Definisi Hadats dan Najis
  • Mengetahui pengertian Berwudhu’
  • Mengetahui pengertian Mandi Wajib
  • Mengetahui pengertian Rukun Mandi
  • Mengetahui pengertian Tayammum
 
 
BAB II
PEMBAHASAN
 
2.1. Thaharah
     Sesungguhnya Islam adalah agama yang suci dan bersih. Tidak ada satupun agama yang mengatur tentang bersuci sebagaimana agama Islam.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri/ berthaharah.” (Al-Baqarah: 222)
Di dalam kitab-kitab fiqih para ulama menempatkan pembahasan Bab Thaharah dalam bab pertama, sebelum pembahasan yang lainnya. Maka dalam rubrik ini, kami juga akan mengawali pembahasan tentang masalah Thaharah.
2.1.1. Makna Thaharah
          Thaharah menurut arti bahasa adalah pembersihan dari segala kotoran, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Adapun arti Thaharah secara syariat adalah meniadakan atau membersihkan hadats dengan air atau debu yang bisa dipakai untuk menyucikan. Selain itu bermakna juga, usaha untuk menghilangkan najis dan kotoran. Disini bisa diambil pengertian akhir bahwa Thaharah adalah melenyapkan sesuatu yang ada di tubuh yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan shalat dan ibadah lainnya.
2.1.2. Pembagian Thaharah
             Thaharah terbagi menjadi dua macam yaitu: Thaharah Batin dan Thaharah Lahir. Thaharah batin, yaitu Thaharah dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Hal ini bisa dilakukan dengan menguatkan tauhid dan beramal shalih. Thaharah semacam ini lebih penting daripada Thaharah fisik. Sebab tidak mungkin Thaharah fisik ini akan bisa terwujud manakala masih adanya najis kemusyrikan. Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk membersihkan hatinya dari najis kemusyrikan dan keragu-raguan. Yaitu dengan cara ikhlas, bertauhid dan berkeyakinan serta bertekad untuk bisa membersihkan diri dan hatinya dari kotoran-kotoran kemaksiatan, pengaruh-pengaruh iri, dengki, suap, tipu daya, sombong, ujub, riya’ dan sum’ah. Semua ini bisa dilakukan dengan cara taubat yang sebenar-benarnya dari semua dosa dan maksiat. Dan thaharah ini merupakan sebagian dari iman. Adapun sebagian yang lainnya adalah thaharah fisik atau lahir. Thaharah fisik, yaitu bersuci dari kotoran-kotoran dan najis-najis, dan thaharah ini adalah separuh keimanan yang kedua. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Bersuci itu separuh dari keimanan.”
Thaharah macam kedua ini dilakukan menurut tata cara yang telah disyariatkan oleh Allah yaitu dengan cara berwudhu’, mandi atau tayamum (ketika sedang tidak ada air), serta membersihkan najis dari pakaian, badan, dan tempat shalat.
Thaharah ini bisa dilakukan dengan dua hal:
Pertama: Thaharah dengan cara menggunakan air, dan inilah cara Thaharah yang paling pokok. Oleh sebab itu, setiap air yang turun dari langit atau keluar dari perut bumi adalah air yang menempati asal penciptaannya. Maka hukum air tersebut adalah suci dan menyucikan dari segala hadats dan kotoran meskipun sudah mengalami perubahan rasa atau warna atau baunya oleh sebab sesuatu yang bersih.
Kedua: Thaharah dengan memakai debu yang suci. Thaharah ini merupakan ganti dari thaharah dengan air oleh sebab tidak memungkinkan bersuci dengan menggunakan air pada bagian-bagian yang harus disucikan atau karena tidak adanya air, atau karena takut bahaya yang ditimbulkan jika menggunakan air sehingga bisa digantikan dengan debu yang suci.
2.2. Definisi Hadats dan Najis
  • Hadats adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti shalat; dapat dibedakan menjadi dua:
  1. Hadats Kecil: segala sesuatu yang membatalkan wudhu’, seperti kentut, kencing, buang air besar, dll.
  2. Hadats Besar: sesuatu yang menyebabkan mandi besar, seperti mimpi basah, bersetubuh, haidh, dan nifas.
  • Najis adalah sesuatu yang datang dari dalam diri (tubuh) manusia ataupun dari luar manusia, yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, atau tempat untuk dipakai beribadah; dapat dibedakan menjadi tiga:
    1. Najis Mukhaffafah (najis ringan): misalnya air kecing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa pun selain air susu ibu.
    2. Najis Mutawasithah (najis sedang):
      1. Hukmiyah: benda suci yang terkena benda najis dan masih bisa disucikan (dengan air, dll.).
      2. Ainiyah: benda yang pada asalnya dihukumi najis dan tidak bisa disucikan.
    3. Najis Mughalladhoh (najis berat): misalnya air liur/air kencingnya anjing atau babi, dan atau keturunanya.
Pembahasan dalam makalah ini akan memfokuskan pada jenis thaharah fisik, yang meliputi wudhu’, mandi wajib (al-ghuslu), dan tayammum.
2.3. Berwudhu’
         Secara bahasa wudhu’ berarti husnu/keindahan dan nadhofah/kebersihan. Wudhu’ untuk sholat dikatakan sebagai wudhu’ karena ia membersihkan anggota wudhu’ dan memperindahnya. Sedangkan pengertian menurut istilah dalam syari’at, wudhu’ adalah peribadatan kepada Allah ‘azza wa jalla dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan dengan cara yang tertentu di empat anggota badan yaitu, wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki.
Adapun sebab yang mewajibkan wudhu’ adalah hadats, yaitu apa saja yang mewajibkan wudhu’ atau mandi. Hadats terbagi menjadi dua macam: hadats besar, yaitu segala yang mewajibkan mandi; dan hadats kecil, yaitu semua yang mewajibkan wudhu’.
2.3.1. Fardhu Wudhu’
Fardhu (rukun) wudhu’ ada 6 (enam), yaitu :
  1. Membasuh muka (termasuk berkumur dan memasukkan dan mengeluarkan air ke dan dari hidung)
  2. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku,
  3. Mengusap (menyapu) seluruh kepala
  4. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki,
  5. Tertib (berurutan),
  6. Muwalah (tidak diselingi dengan perkara-perkara yang lain).
2.3.2. Sunnah Wudhu’
Yang termasuk sunnah-sunnah wudhu’ adalah :
  1. Bersiwak sebelum berwudhu’
  2. Membasuh dua telapak tangan sebanyak tiga kali
  3. Bersungguh-sungguh dalam memasukkan air ke dalam hidung kecuali bagi yang berpuasa
  4. Mendahulukan anggota wudhu’ yang kanan
  5. Mengulangi setiap basuhan dua kali atau tiga kali
  6. Menyela-nyela antara jari-jemari (tangan dan kaki)
  7. Menyela-nyela jenggot yang lebat.
  8. Menyempurnakan wudhu’
 2.3.3. Tata Cara Wudhu’
  1. Niat berwudhu’ (dalam hati) untuk menghilangkan hadats
  2. Membaca basmallah
  3. Membasuh dua telapak sebanyak tiga kali
  4. Berkumur sebanyak tiga kali, menghirup air ke hidung (Istinsyaq) sebanyak tiga kali, dan menyemprotkan air (istin-tsar) dari hidung ke sebelah kiri
  5. Membasuh muka sebanyak tiga kali.
  6. Membasuh dua tangan beserta siku sebanyak tiga kali.
  7. Menyapu seluruh kepala berikut dua telinga sebanyak satu kali sapuan dengan air yang baru dan bukan air dari sisa basuhan tangan.
  8. Membasuh dua kaki beserta dua mata kaki sebanyak tiga kali.
Setelah selesai berwudhu’ dengan cara-cara tadi, maka arahkanlah pandangan ke langit (atas) dan ucapkanlah doa.
2.3.4. Pembatal Wudhu’
  • Pembatal pertama: Kencing, buang air besar, dan kentut
  • Pembatal kedua: Keluarnya mani, wadi, dan madzi
  • Pembatal ketiga: Tidur lelap (dalam keadaan tidak sadar)
  • Pembatal keempat: Hilangnya akal karena mabuk, pingsan dan gila. Ini berdasarkan ijma’ (kesepakatan para ulama). Hilang kesadaran pada kondisi semacam ini tentu lebih parah dari tidur.
  • Pembatal kelima: Memakan daging unta.
2.4. Mandi Wajib
2.4.1. Pengertian Mandi Wajib (Al-Ghuslu)
            Yang dimaksud dengan al ghuslu secara bahasa adalah mengalirkan air pada sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan al ghuslu secara syari’at adalah menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus untuk menghilangkan hadats besar.
2.4.2. Beberapa Hal yang Mewajibkan untuk Mandi (al ghuslu)
  • Pertama: Keluarnya mani dengan syahwat (junub).
  • Kedua: Bertemunya dua kemaluan (laki-laki dan perempuan), walaupun tidak keluar mani.
  • Ketiga: Ketika berhentinya darah haidh dan nifas.
  • Keempat: Ketika orang kafir masuk Islam.
  • Kelima: Karena kematian.
2.5. Rukun Mandi
  1. Niat mandi (dalam hati) untuk menghilangkan hadats besar.
  2. Hakikat mandi adalah mengguyur seluruh badan dengan air, yaitu mengenai rambut dan kulit.
Dengan seseorang memenuhi rukun mandi ini, maka mandinya dianggap sah, asalkan disertai niat untuk mandi wajib (al ghuslu). Jadi seseorang yang mandi di pancuran atau shower dan air mengenai seluruh tubuhnya, maka mandinya sudah dianggap sah.
2.5.1. Tata Cara Mandi yang Sempurna
            Berikut kita akan melihat tata cara mandi yang disunnahkan. Apabila hal ini dilakukan, maka akan membuat mandi tadi lebih sempurna.
  • Pertama: Mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak tiga kali sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi.
  • Kedua: Membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri.
  • Ketiga: Mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun.
  • Keempat: Berwudhu dengan wudhu yang sempurna seperti ketika hendak shalat.
  • Kelima: Mengguyur air pada kepala sebanyak tiga kali hingga sampai ke pangkal rambut.
  • Keenam: Memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri.
  • Ketujuh: Menyela-nyela rambut.
  • Kedelapan: Mengguyur air pada seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan setelah itu yang kiri.
    • Mengguyur air ke seluruh tubuh di sini cukup sekali saja sebagaimana zhohir (tekstual) hadits yang membicarakan tentang mandi. Inilah salah satu pendapat dari madzhab Imam Ahmad dan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.
2.6. Tayammum
2.6.1. Pengertian Tayammum
          Tayammum secara bahasa diartikan sebagai Al Qosdu (القَصْدُ) yang berarti maksud. Sedangkan secara istilah dalam syari’at adalah sebuah peribadatan kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan sho’id yang bersih. Sho’id adalah seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayammum, baik yang terdapat tanah di atasnya ataupun tidak.
2.6.2. Alat untuk Tayammum
         Media (alat) yang dapat digunakan untuk bertayammum adalah seluruh permukaan bumi yang bersih, baik itu berupa pasir, bebatuan, tanah yang berair, lembab ataupun kering.
Jika ada orang yang mengatakan bukankah dalam sebuah hadits dari Hudzaifah ibnul Yaman, Nabi mengatakan tanah?! Maka kita katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Ash Shon’ani rohimahullah, Penyebutan sebagian anggota lafadz umum bukanlah pengkhususan. Hal ini merupakan pendapat Al Auzaa’i, Sufyan Ats Tsauri Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah.
 
2.6.3. Keadaan yang  Membolehkan Tayammum
        Syaikh Dr. Sholeh bin Fauzan Al Fauzan hafidzahullah menyebutkan beberapa keadaan yang dapat menyebabkan seseorang bersuci dengan tayammum,
  • Jika tidak ada air baik dalam keadaan safar/dalam perjalanan ataupun tidak.
  • Terdapat air (dalam jumlah terbatas pent.) bersamaan dengan adanya kebutuhan lain yang memerlukan air tersebut semisal untuk minum dan memasak.
  • Adanya kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan badan atau semakin lama sembuh dari sakit.
  • Ketidakmampuan menggunakan air untuk berwudhu dikarenakan sakit dan tidak mampu bergerak untuk mengambil air wudhu dan tidak adanya orang yang mampu membantu untuk berwudhu bersamaan dengan kekhawatiran habisnya waktu sholat.
  • Khawatir kedinginan jika bersuci dengan air dan tidak adanya yang dapat menghangatkan air tersebut.
 
2.6.4. Tata Cara Tayammum
  • Memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali pukulan, kemudian meniupnya.
  • Kemudian menyapu punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya.
  • Kemudian menyapu wajah dengan dua telapak tangan.
  • Semua usapan baik ketika mengusap telapak tangan dan wajah dilakukan sekali usapan saja.
  • Bagian tangan yang diusap adalah bagian telapak tangan sampai pergelangan tangan saja, atau dengan kata lain tidak sampai siku seperti pada saat wudhu.
  • Tidak wajibnya urut/tertib dalam tayammum.
  • Tayammum dapat menghilangkan hadats besar semisal janabah (junub), demikian juga untuk hadats kecil.
 
2.6.5. Pembatal Tayammum
Pembatal tayammum adalah sebagaimana pembatal wudhu. Demikian juga tayammum tidak dibolehkan lagi apabila dalam kondisi berikut:
  • Telah ditemukan air bagi orang yang bertayammum karena ketidakadaan air,
  • Telah adanya kemampuan menggunakan air,
  • Tidak sakit lagi  bagi orang yang bertayammum karena ketidakmampuan menggunakan air.
Akan tetapi shalat atau ibadah lainnya yang telah ia kerjakan sebelumnya sah dan tidak perlu mengulanginya.
 
BAB III
PENUTUP
 3.1. Kesimpulan
Thaharah menurut arti bahasa adalah pembersihan dari segala kotoran, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Adapun arti Thaharah secara syariat adalah meniadakan atau membersihkan hadats dengan air atau debu yang bisa dipakai untuk menyucikan. Selain itu bermakna juga, usaha untuk menghilangkan najis dan kotoran. Disini bisa diambil pengertian akhir bahwa Thaharah adalah melenyapkan sesuatu yang ada di tubuh yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan shalat dan ibadah lainnya.
3.2. Saran
Thaharah merupakan miftah (alat pembuka) pintu untuk memasuki ibadah shalat. Tanpa thaharah pintu tersebut tidak akan terbuka. artinya tanpa thaharah, ibadah shalat, baik yang fardhu maupun yang sunnah, tidak sah.

KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dari catatan sejarah klasik terdapat banyak sekali pengertian tenyang konstitusi, yang sampai sekarang masih sering kita jumpai. Sumber-sumbernya pun juga beragam misalnya dalam perkataan Yunani Kuno Politeia dan perkataan bahasa latin Constitutio yang juga berkaitan dengan kata jus. Dalam dua contoh tersebut  itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia beserta hubungan diantara kedua istilah tersebut dalam sejarah. Jika kedua istilah tersebut dibandingkan, dapat dikatakan bahwa yang paling tua usianya adalah kata politeia yang berasal dari kebudayaan Yunani.
Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Jadi, pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hokum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara.

Rumusan Masalah

  1. Bagaimana awal mula munculnya Konstitusi dan Konstitusionalisme?
  2. Apa Fungsi konstitusi?

BAB II

KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

 Gagasan Kontitusionalisme Klasik
  1. Politeia dan Constitutio. Sejarah klasik mencatat terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konsitusi, yaitu dalam perkataan Yunani Kuno Politeia dan perkataan latin Constituttio yang berkaitan dengan kata jus. Dalam kedua perkataan tersebut itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia beserta hubungan di antara kedua istilah tersebut dibandingkan, dapat dikatakan bahwa yang paling tua usianya adlah kata politeia yang berasal dari kebudayaan Yunani. Menurut Chrales Howard Mellwain dalam bukunya Constitutionalism: Ancient and Modern  (1947), perkataan constitution di zaman kekaisaran Romawi, dalam bentuk latinnya, mula-mula digunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut “the acts of legislation by the emperor”. Di Inggris, peraturan yang pertama kali dikaitkan dengan istilah konstitusi adalah “Contitutions of clarendon 1164” yang disebut oleh Henry II sebagai “constitutions”, menyangkut hubungan antara gereja dan pemerintahan Negara pada masa pemerintahan kakeknya,yaitu Henry I. Isi peraturan yang disebut sebagai konstitusi tersebut masih bersifat eklesiastik, meskipun pemasyarakatannya dilakukan oleh pemerintah sekuler. Secara tradisional, sebelum abad ke-18, konstitusionalisme memang selalu dilihat sebagai seperangkat prinsip-prinsip yang tercermin dalam kelembagaan suatu bangsa dan tidak ada yang mengatasinya dari luar serta tidak ada pula yang mendahuluinya.
  2. Warisan Yunani Kuno (Plato dan Aristoteles). Karya Plato seperti Republic dan Nomoi, terdapat pula dialog-dialog Plato yang diberi judul Politicus atau Statesman yang memuat tema-tema yang berkaitan erat dengan gagasan konstitusionalisme. Jika dalam Republic ia mengidealkan peranan his Philosopher-king yang mempunyai a strength of art which is superior to the law atau bahkan dikatakan sang pemimpin itu sendirilah yang membuat seni kepemimpinannya sebagai hukum, not by laying down rules, but by making his art a law. MenurutAristoteles, klasifikasi konstitusi tergantung pada (i) the ends pursued by states, and (ii) the king of authority exercised by their government. Tujuan tertinggi dari Negara adalah a good life, dan hal ini merupakan kepentingan bersama seluruh warga masyarakat. Karena itu, Aristoteles membedakan antara right constitution dan wrong constitution dengan ukuran kepentingan bersama itu. Jika konstitusi itu diarahkan untuk tujuan mewujudkan kepentingan bersama, maka konstitusi itu disebutnya konstitusi yang benar, tetapi jika sebaliknya adalah konstitusi yang salah.
  3. Warisan Cicero (Romawi Kuno). Cicero mengembangkan karyanya De Re Publica dan De Legibus adalah pemikiran tentang hokum yang berbeda sama sekali dari tradisi yang sudah dikembangkan sebelumnya oleh para filosof Yunani. Cicero menegaskan adanya “one common master and ruler of men, namely God, who is the author of this law, it sinterpreter, and tis sponsor”. Tuhan, bagi Cicero, tak ubahnya bagaikan Tuan dan penguasa semua manusia, serta pengarang atau penulis, penafsis dan sponsor hokum. Oleh karena itu, Cicero sangat mengutamakan peranan hokum dalam pemahamannya tentang persamaan antar umat manusia.
    1. B.       Konstitusionalisme Dan Piagam Madinah
Piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern adalah Piagam Madinah. Piagam ini dibuat atas persetujuan  bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah tak lama setelah beliau hijrah dari Mekkah ke Yasrib, nama kota Madinah sebelumnya, pada tahun 622 M. Para ahli menyebut Piagam Madinah ini dengan istilah yang bermacam-macam. Montgomery Watt menyebutnya “the constitution of Medina”; Nicholson menyebutnya “charter”; Majid Khadduri menggunakan perkataan “Treaty”; dan Zainal Abidin Ahmad memakai perkataan Piagam, sebagai terjemahan kata “al-shahifah”. Dalam hubungannya dengan perbedaan keimana dan amalan keagamaan, jelas ditentukan adanya kebebasan beragama. Bagi orang Yahudi agama mereka, dan bagi kaum Mukminin agama mereka pula. Prinsip kebersamaan ini bahkan lebih tegas dari rumusan al-Quran mengenai prinsip “lakum diinukum walya diin” (bagimu agamamu, dan bagiku agamaku) .
  1. C.      Konstitusi Dan Konstitusionalisme Modern
  2. Konstitusi. Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanyaan: what is a constitution dapat dijawab bahwa “…a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization”. Kebutuhan akan naskah konstitusi tertulis itu merupakan sesuatu yang niscaya, terutama dalam organisasi yang berbentuk badan hokum (legal entity). Sebuah Negara pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Hanya di Inggris dan Israel saja yang sampai sekarang dikenal tidak memiliki satu naskah tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Karena itu, pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hokum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara. Jika Negara itu menganut paham kedaulatan rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.
  3. Konstitusionalisme. Walton H. Hamilton memulai artikel yang ditulisnya dengan judul Constitutionalism yang menjadi salah satu entry dalam encyclopedia of social sciences tahun 1930 dengan kalimat: “constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order. Untuk tujuan to keep a government in order itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relative kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.
Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan, yaitu:
  1. Kesepakatan tentang tujuan cita-cita bersama
  2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan Negara.
  3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan.
Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintah dengan warga Negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan yang lain. Karena itu, konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu: (a) menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ Negara, (b) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga Negara yang satu dengan yang lain, dan (c) mengatur hungan kekuasaan antara lembaga-lembaga Negara dengan warga Negara.
Dapat dirumuskan beberapa fungsi konstitusi  yang sangat penting baik secara akademis maupun dalam praktek. Fungsi konstitusi yaitu:
  1. Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagi fungsi konstitusionalisme.
  2. Memberi legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah.
  3. Sebagai instrument untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam system demokrasi atau raja dalam system monarki) kepada organ-organ kekuasaan Negara.
  4. Sebagai kepala Negara simbolik.
  5. Sebagai kitab suci simbolik dari suatu agama civil atau syari’at Negara.
Dalam uraian diatas dapat dikatakan bahwa konstitusi dapat pula difungsikan sebagai sarana kontrol politik, sosial dan/atau ekonomi di masa sekarang, dan sebagai sarana perekayasaan politik, sosial dan/atau ekonomi menuju masa depan.

BAB III

KESIMPULAN

Sebuah Negara pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Karena itu, pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hokum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara. Jika Negara itu menganut paham kedaulatan rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.
Konstitusionalisme Untuk tujuan to keep a government in order itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relative kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan, yaitu:
  1. Kesepakatan tentang tujuan cita-cita bersama
  2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan Negara.
  3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan.
Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintah dengan warga Negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan yang lain. Karena itu, konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu: (a) menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ Negara, (b) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga Negara yang satu dengan yang lain, dan (c) mengatur hungan kekuasaan antara lembaga-lembaga Negara dengan warga Negara.
Dapat dirumuskan beberapa fungsi konstitusi  yang sangat penting baik secara akademis maupun dalam praktek. Fungsi konstitusi yaitu:
  1. Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagi fungsi konstitusionalisme.
  2. Memberi legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah.
  3. Sebagai instrument untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam system demokrasi atau raja dalam system monarki) kepada organ-organ kekuasaan Negara.
  4. Sebagai kepala Negara simbolik.
  5. Sebagai kitab suci simbolik dari suatu agama civil atau syari’at Negara.