Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Pertanian Di Desa Meunasah Dayah

Pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2009 dan Instruksi Presiden No.3/1990 sebagai  variabel yang diteliti, merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk kebijakan yang ada. Untuk itulah peneliti menggunakan teori-teori implementasi kebijakan publik sebagai  kerangka pikir dalam memahami makna dari variabel tersebut. Dan agar dapat dimaknai dengan benar oleh setiap orang yang menggunakan penelitian ini, maka peneliti berupaya menjabarkannya dengan melakukan pemilahan makna dari setiap variabel yang dimaksud.

Sebagaimana  telah  dipahami  bersama oleh berbagai kalangan, pembangunan pertanian memiliki arti yang sangat strategis, tidak hanya bagi  negara-negara  berkembang,  bagi  negara maju  pun  pertanian  tetap  mendapat  perhatian dan perlindungan yang sangat serius Membahas pertanian adalah membahas tentang ”kelangsungan hidup”, pertanian adalah penyedia  bahan  pangan. Selama manusia di dunia masih memerlukan bahan pangan untuk menjamin kelangsungan hidupnya maka pertanian  tetap  akan  memegang  perang  yang sangat penting. Meskipun  dalam kenyataanya, persepsi  akan  arti  penting  pertanian  kadang-kadang dilupakan oleh banyak orang.

Pembangunan pertanian di Desa Meunasah Dayah diarahkan menuju pembangunan pertanian. Desa Meunasah Dayah sebagai salah satu lahan pertanian yang memadai dan potensial sudah seharusnya menerapkan kebijakan pembangunan pertanian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti hendak mengkaji dan menjawab permasalahan dalam mendukung implementasi kebijakan public pembangunan pertanian Di Desa Meunasah Dayah.

Desa Meunasah Dayah sebagai salah satu daerah sektor pertanian yang luas dan selama ini sangat banyak potensi sumber daya alamnya tentunya dikenal sebagai daerah yang sangat mengandalkan sektor pertaniannya dalam pembangunan dan dari sektor ini Desa Meunasah Dayah dikenal sebagai daerah pertanian

Kata Kunci : Pembangunan Pertanian,Kebijakan Publik, Bahan Pangan.

 

 

 

 

  1. A.    Latar Belakang

Pertanian hingga saat ini masih dinilai sebagai sektor penggerak perekonomian Indonesia yang penting dan terbukti memiliki ketahanan yang paling tinggi pada saat terjadi dan pasca periode krisis ekonomi maupun krisis moneter sejak awal 1997. Kemudian ketangguhan sektor pertanian sebagai fondasi pembangunan ekonomi suatu negara juga telah dibuktikan oleh negara tetangga seperti Thailand (Said, 1999).

Keberhasilan sektor pertanian sebagai sektor yang handal dan tangguh tentunya tidak terlepas dari peran atau daya dukung seluruh aspek sehingga mendorong kemampuan yang cepat dari sektor ini untuk beradaptasi pada berbagai kondisi. Akan tetapi kalau dikaji lebih mendalam pada tingkat kegiatan usahatani masyarakat, ternyata masih banyak terdapat kekurangan atau adanya masalah di sekitar proses kegiatan pembangunan pertanian. Sebagaimana halnya kegiatan pembangunan pertanian di Desa Meunasah Dayah sampai saat ini dinilai masih belum memiliki basis yang kuat berdasar analisis kemampuan sumberdaya lokal, sehingga dalam penerapannya menghadapi banyak kendala teknis  maupun sosio-kultural (Puslitbangwil Unmul, 2000).

Menurut Suprapto (1999), pengembangan kebijakan pertanian yang ideal memerlukan dukungan hal-hal berikut :

 

(1) Kebijakan makro yang konsisten,

(2) Penguasaan tehnologi;

(3) Dukungan sarana dan prasarana;

(4) Dukungan sumber daya manusia;

(5) Dukungan kelembagaan

 

Desa Meunasah Dayah sebagai salah satu daerah sektor pertanian yang luas dan selama ini sangat banyak potensi sumber daya alamnya tentunya dikenal sebagai daerah yang sangat mengandalkan sektor pertaniannya dalam pembangunan dan dari sektor ini Desa Meunasah Dayah dikenal sebagai daerah pertanian.

Usaha pemerintah untuk mereposisi sektor pertanian menjadi landasan utama pembangunan nasional dengan mengeluarkan  berbagai kebijakan tersebut sudah seharusnya diiringi dengan upaya penerapan secara menyeluruh baik di tingkat pusat maupun hingga ke daerah-daerah. Berbagai kebijakan pemerintah pusat yang diwujudkan dalam bentuk undang-undang seharusnya dapat diimplementasikan secara efektif hingga tingkat daerah. Berdasarkan fakta tersebut dan sejalan dengan semangat otonomi daerah Di Desa Meunasah Dayah yang memiliki potensi lahan pertanian yang memadai dan potensial serta sebagai salah satu kawasan pertanian sudah seharusnya menerapkan Implementasi  kebijakan public  pembangunan pertanian Di Desa Meunasah Dayah.

 

  1. B.     Rumusan Masalah

Untuk melakukan proses penelitian, agar penelitian yang dilakukan tidak keluar dari jalur pembahasan maka peneliti membatasinya dalam hal sebagai berikut:

  1. Bagaimanakah pelaksanaan  kebijakan  public pembangunan  pertanian Di Desa Meunasah Dayah?
  2. Apakah terdapat harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan  implementasi kebijakan  public pembangunan  pertanian  Di Desa Meunasah Dayah?

 

  1. C.    Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu  penelitian.  Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan  penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Obyektif

  • Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan public pembangunan  pertanian Di Desa Meunasah Dayah .
  • Untuk mengetahui berbagai upaya  hukum yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan public pembangunan  pertanian berkelanjutan.

 

2. Tujuan Subyektif

  • Untuk menambah  pengetahuan penulis di bidang Hukum  Administrasi Negara  dalam hal implementasi kebijakan public Di Desa Meunasah Dayah.
  • Untuk  melatih kemampuan penulis dalam menerapkan teori ilmu  hukum, mengembangkan dan memperluas wacana pemikiran serta  pengetahuan yang didapat selama perkuliahan guna menganalisis  permasalahan-permasalahan yang muncul dalam hal implementasi kebijakan public Di Desa Meunasah Dayah.

 

  1. D.    Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi  berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

  • Penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan bermanfaat pada  pengembangan  ilmu pengetahuan di bidang ilmu pada  umumnya dan Administrasi Negara pada khususnya.
  • Penelitian  ini  diharapkan dapat  memperkaya  referensi dan literatur  dalam dunia kepustakaan tentang pelaksanaan kebijakan publik.

 

2. Manfaat Praktis

  • Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, pola pikir  dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam  menerapkan ilmu yang diperoleh selama bangku kuliah.
  • Penelitian ini diharapkan dapat membantu, memberikan tambahan  masukan dan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait dengan  masalah yang sedang diteliti, juga kepada berbagai pihak yang  berminat pada permasalahan yang sama.

 

  1. E.     Metodelogi Penelitian

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan lima aspek, yang  pertama yaitu lokasi penelitian, kedua tipe dan dasar penelitian, ketiga jenis data, keempat teknik pengumpulan data, kelima adalah teknik analisis data.

  1. a.      Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan Di Desa Meunasah Dayah. Dengan pertimbangan bahwa Desa Meunasah Dayah dikenal sebagai salah satu daerah yang mempunyai sektor pertanian yang luas sehingga  potensial untuk dijadikan lokasi penelitian. Selain itu, juga merupakan lokasi yang strategis untuk melihat kebijakan yang ada. Objek penelitian ini yaitu pemerintah yang terkait dengan pengambil kebijakan publik tentang ketahanan pangan. yang dapat menunjang hasil penelitian

 

b. Tipe dan Dasar Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tife penelitian deskriptif analitik. yaitu penelitian yang diarahkan untuk menggambarkan fakta dan argument yang tepat. Penelitaian yang dilakukan nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran kebijakan dan dampak alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan di Sulawesi Selatan.  

Dasar penelitian ini adalah kebijakan publik  yaitu dengan mempelajari kenyataan-kenyataan pada objek penelitian.Dengan tujuan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang objek yang akan diteliti. Sehingga penelitian yang dilakukan mengenai kebijakan pangan dalam mengatasi ketahanan pangan dapat lebih mendalam, agar dapat memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya tentang kebijakan yang ada.

 

c.  Jenis Data

  1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis memperoleh pendapat atau opini atau pendapat tentang kebijakan yang ada dan langkah yang ditempuh dalam menyikapi permasalahan yang ada, melalui komunikasi langsung dengan para informan.
    1. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur-literatur, serta informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Selain itu terdapat situs-situs atau website yang diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat. Data sekunder dimaksudkan sebagai data-data penunjang untuk melengkapi penelitian ini.

 

d. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang direncanakan untuk digunakan di lapangan adalah sebagai berikut :

Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban. Penelitian ini akan mengambil data primer dari wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah informan. Penulis secara langsung melakukan wawancara dengan informan yang dianggap paham dan mengetahui dengan jelas masalah yang akan diteliti.

 

  1. F.      Hasil kajian

Pertanian adalah suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan.  Pertanian dalam arti sempit dinamakan pertanian rakyat sedangkan pertanian dalam arti luas meliputi pertanian dalam arti sempit, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Semua itu merupakan hal yang penting. Secara garis besar, pengertian pertanian dapat diringkas menjadi proses produksi, petani dan pengusaha, tanah tempat usaha, dan usaha pertanian (farm  business). Pertanian yang baik ialah pertanian yang dapat memberikan produk jauh lebih baik daripada apabila tanaman, ternak, atau ikan tersebut dibiarkan secara alami. Ilmu pertanian ialah ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola tanaman, ternak, ikan, dan lingkungannya agar memberikan hasil semaksimal mungkin (Soetriono, Anik Suwandari, Rijanto, 2006:1-2).

Hasil penelitian yang didapatkan selama melakukan penelitian Di Desa Meunasah Dayah . Pelaksanaan Implementasi di Desa Meunasah Dayah tentu sangat menarik untuk dicermati. Mengingat Desa meunasah Dayah sebagai lahan pertanian.

Keberhasilan desa Meunasah Dayah dalam meningkatkan lahan pertanian pada dasarnya bisa diukur dari sejauh mana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh birokrasi mampu memberikan kontribusi pada perbaikan kesejahteraan rakyat. Sektor pertanian masih mendominasi dalam mendorong perekonomian,yaiti rata-rata sebesar 45,02 persen pertahun.

 

  1. G.    Kesimpulan dan Rekomendasi

Kebijakan tentang pencegahan Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Pertanian tentunya bertujuan untuk menjaga kondisi ketahanan pangan di Desa meunasah Dayah dan tentunya ini harus dicegah dengan melalakukan pembangunan pertanian di tingkat petani. Selama ini prioritas utama di Desa meunasah Dayah untuk implementasi kebijakan public dalam pembangunan pertanian dengan perbaikan infrastruktur,akses petani,pembangunan pertanian

Implementasi kebijakan publik untuk menjaga ketahanan pangan dan penggunaan lahan ke non-pertanian selama ini ternyata belum efektif hal ini terjadi karena ternyata petani merasa bahwa pemerintah telah gagal untuk meyakinkan mereka karena kebijakan dianggap tidak menyentuh pada akar permasalahan, karena kebijakan yang ada ternyata tidak mampu mensejahterakan mereka sehingga masyarakat memilih untuk menjual lahannya dengan kata lain pemerintah gagal dalam melaksanakan impelementasi kebijakan yang ada.

Pelaksaanan kebijakan penggunaan lahan pertanian selain pertanian selama ini juga belum optimal karena ada intervensi kebijakan dari pemerintah sehingga kebijakan tidak berjalan optimal.

Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan adalah kendalala masih kurangnya tingkat kesadaran pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ini, selain itu tenaga sosialisasi masih sangat kurang sehingga implementasinya juga masih sangat lamban. Disisi lain koordinasi antar lembaga pemerintah juga masih sangat kurang intensif dilakukan pemerintah hal ini terjadi karena pemerintah cenderung terlena dengan lahan yang ada.

.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s