KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dari catatan sejarah klasik terdapat banyak sekali pengertian tenyang konstitusi, yang sampai sekarang masih sering kita jumpai. Sumber-sumbernya pun juga beragam misalnya dalam perkataan Yunani Kuno Politeia dan perkataan bahasa latin Constitutio yang juga berkaitan dengan kata jus. Dalam dua contoh tersebut  itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia beserta hubungan diantara kedua istilah tersebut dalam sejarah. Jika kedua istilah tersebut dibandingkan, dapat dikatakan bahwa yang paling tua usianya adalah kata politeia yang berasal dari kebudayaan Yunani.
Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Jadi, pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hokum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara.

Rumusan Masalah

  1. Bagaimana awal mula munculnya Konstitusi dan Konstitusionalisme?
  2. Apa Fungsi konstitusi?

BAB II

KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

 Gagasan Kontitusionalisme Klasik
  1. Politeia dan Constitutio. Sejarah klasik mencatat terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konsitusi, yaitu dalam perkataan Yunani Kuno Politeia dan perkataan latin Constituttio yang berkaitan dengan kata jus. Dalam kedua perkataan tersebut itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia beserta hubungan di antara kedua istilah tersebut dibandingkan, dapat dikatakan bahwa yang paling tua usianya adlah kata politeia yang berasal dari kebudayaan Yunani. Menurut Chrales Howard Mellwain dalam bukunya Constitutionalism: Ancient and Modern  (1947), perkataan constitution di zaman kekaisaran Romawi, dalam bentuk latinnya, mula-mula digunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut “the acts of legislation by the emperor”. Di Inggris, peraturan yang pertama kali dikaitkan dengan istilah konstitusi adalah “Contitutions of clarendon 1164” yang disebut oleh Henry II sebagai “constitutions”, menyangkut hubungan antara gereja dan pemerintahan Negara pada masa pemerintahan kakeknya,yaitu Henry I. Isi peraturan yang disebut sebagai konstitusi tersebut masih bersifat eklesiastik, meskipun pemasyarakatannya dilakukan oleh pemerintah sekuler. Secara tradisional, sebelum abad ke-18, konstitusionalisme memang selalu dilihat sebagai seperangkat prinsip-prinsip yang tercermin dalam kelembagaan suatu bangsa dan tidak ada yang mengatasinya dari luar serta tidak ada pula yang mendahuluinya.
  2. Warisan Yunani Kuno (Plato dan Aristoteles). Karya Plato seperti Republic dan Nomoi, terdapat pula dialog-dialog Plato yang diberi judul Politicus atau Statesman yang memuat tema-tema yang berkaitan erat dengan gagasan konstitusionalisme. Jika dalam Republic ia mengidealkan peranan his Philosopher-king yang mempunyai a strength of art which is superior to the law atau bahkan dikatakan sang pemimpin itu sendirilah yang membuat seni kepemimpinannya sebagai hukum, not by laying down rules, but by making his art a law. MenurutAristoteles, klasifikasi konstitusi tergantung pada (i) the ends pursued by states, and (ii) the king of authority exercised by their government. Tujuan tertinggi dari Negara adalah a good life, dan hal ini merupakan kepentingan bersama seluruh warga masyarakat. Karena itu, Aristoteles membedakan antara right constitution dan wrong constitution dengan ukuran kepentingan bersama itu. Jika konstitusi itu diarahkan untuk tujuan mewujudkan kepentingan bersama, maka konstitusi itu disebutnya konstitusi yang benar, tetapi jika sebaliknya adalah konstitusi yang salah.
  3. Warisan Cicero (Romawi Kuno). Cicero mengembangkan karyanya De Re Publica dan De Legibus adalah pemikiran tentang hokum yang berbeda sama sekali dari tradisi yang sudah dikembangkan sebelumnya oleh para filosof Yunani. Cicero menegaskan adanya “one common master and ruler of men, namely God, who is the author of this law, it sinterpreter, and tis sponsor”. Tuhan, bagi Cicero, tak ubahnya bagaikan Tuan dan penguasa semua manusia, serta pengarang atau penulis, penafsis dan sponsor hokum. Oleh karena itu, Cicero sangat mengutamakan peranan hokum dalam pemahamannya tentang persamaan antar umat manusia.
    1. B.       Konstitusionalisme Dan Piagam Madinah
Piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern adalah Piagam Madinah. Piagam ini dibuat atas persetujuan  bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah tak lama setelah beliau hijrah dari Mekkah ke Yasrib, nama kota Madinah sebelumnya, pada tahun 622 M. Para ahli menyebut Piagam Madinah ini dengan istilah yang bermacam-macam. Montgomery Watt menyebutnya “the constitution of Medina”; Nicholson menyebutnya “charter”; Majid Khadduri menggunakan perkataan “Treaty”; dan Zainal Abidin Ahmad memakai perkataan Piagam, sebagai terjemahan kata “al-shahifah”. Dalam hubungannya dengan perbedaan keimana dan amalan keagamaan, jelas ditentukan adanya kebebasan beragama. Bagi orang Yahudi agama mereka, dan bagi kaum Mukminin agama mereka pula. Prinsip kebersamaan ini bahkan lebih tegas dari rumusan al-Quran mengenai prinsip “lakum diinukum walya diin” (bagimu agamamu, dan bagiku agamaku) .
  1. C.      Konstitusi Dan Konstitusionalisme Modern
  2. Konstitusi. Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanyaan: what is a constitution dapat dijawab bahwa “…a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization”. Kebutuhan akan naskah konstitusi tertulis itu merupakan sesuatu yang niscaya, terutama dalam organisasi yang berbentuk badan hokum (legal entity). Sebuah Negara pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Hanya di Inggris dan Israel saja yang sampai sekarang dikenal tidak memiliki satu naskah tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Karena itu, pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hokum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara. Jika Negara itu menganut paham kedaulatan rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.
  3. Konstitusionalisme. Walton H. Hamilton memulai artikel yang ditulisnya dengan judul Constitutionalism yang menjadi salah satu entry dalam encyclopedia of social sciences tahun 1930 dengan kalimat: “constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order. Untuk tujuan to keep a government in order itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relative kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia.
Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan, yaitu:
  1. Kesepakatan tentang tujuan cita-cita bersama
  2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan Negara.
  3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan.
Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintah dengan warga Negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan yang lain. Karena itu, konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu: (a) menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ Negara, (b) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga Negara yang satu dengan yang lain, dan (c) mengatur hungan kekuasaan antara lembaga-lembaga Negara dengan warga Negara.
Dapat dirumuskan beberapa fungsi konstitusi  yang sangat penting baik secara akademis maupun dalam praktek. Fungsi konstitusi yaitu:
  1. Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagi fungsi konstitusionalisme.
  2. Memberi legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah.
  3. Sebagai instrument untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam system demokrasi atau raja dalam system monarki) kepada organ-organ kekuasaan Negara.
  4. Sebagai kepala Negara simbolik.
  5. Sebagai kitab suci simbolik dari suatu agama civil atau syari’at Negara.
Dalam uraian diatas dapat dikatakan bahwa konstitusi dapat pula difungsikan sebagai sarana kontrol politik, sosial dan/atau ekonomi di masa sekarang, dan sebagai sarana perekayasaan politik, sosial dan/atau ekonomi menuju masa depan.

BAB III

KESIMPULAN

Sebuah Negara pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Karena itu, pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hokum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara. Jika Negara itu menganut paham kedaulatan rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.
Konstitusionalisme Untuk tujuan to keep a government in order itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relative kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan, yaitu:
  1. Kesepakatan tentang tujuan cita-cita bersama
  2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan Negara.
  3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan.
Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintah dengan warga Negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan yang lain. Karena itu, konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu: (a) menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ Negara, (b) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga Negara yang satu dengan yang lain, dan (c) mengatur hungan kekuasaan antara lembaga-lembaga Negara dengan warga Negara.
Dapat dirumuskan beberapa fungsi konstitusi  yang sangat penting baik secara akademis maupun dalam praktek. Fungsi konstitusi yaitu:
  1. Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagi fungsi konstitusionalisme.
  2. Memberi legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah.
  3. Sebagai instrument untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam system demokrasi atau raja dalam system monarki) kepada organ-organ kekuasaan Negara.
  4. Sebagai kepala Negara simbolik.
  5. Sebagai kitab suci simbolik dari suatu agama civil atau syari’at Negara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s